Komoditi yang diperdagangkan dari Jatim mulai dari hasil pangan segar dan olahan, juga meliputi hasil-hasil industri manufaktur seperti barang2 kebutuhan rumah tangga, konstruksi dan hasil UKM meliputi kerajinan, fashion  dll. Sedang komoditi yang masuk ke Jatim antara lain hasil hutan seperti kayu, perkebunan (kopra, kelapa sawit ) dan tambang.

Menyadari besarnya potensi pasar dalam negeri sebagai Captive Market bagi berbagai komoditi primer dan hasil ?hasil industri manufaktur, maka Pemerintah Provinsi Jatim menggagas pembentukan perwakilan dagang.

Konsepsi program ini dilandasi pemikiran agar aktivitas perdagangan antar pulau bisa dilakukan lebih terencana, terkoordinasi, termonitor sehingga setiap sekat yang manjadi kendala berinteraksinya dunia usaha dua wilayah segera dapat dicarikan solusinya.

 Keragaan Kantor Perwakilan Dagang

Program ini untuk tahap awal (Tahun 2010) telah direalisasikan di Provinsi NTT, SULSEL, KALSEL, KALTIM; dan tahun 2011 direalisasikan dengan Provinsi MALUKU, SULUT, GORONTALO, SULTRA, NTB DAN KALBAR.  

Sedangkan untuk tahun 2012, akan dijajagi pembentukan di Provinsi SULTENG, MALUKU UTARA, KALTENG, RIAU DAN KEPULAUAN RIAU.

 Organisasi dan Mekanisme

Operasionalisasi Kantor Perwakilan Dagang; dilakukan 3 personil terdiri dari Penanggung Jawab, Pendamping dan tenaga adiministrasi yang direkrut melalui rekomendasi Kadin dan Disperindag setempat.  

Tugas pokok KPD pada hakekatnya melakukan market intelegence dan bersinergi Disperindag Prov Jatim melakukan kegiatan-kegiatan riil berupa promosi dan kontak dagang dalam rangka menjembatani terbentuknya konektivitas dunia usaha antar dua wilayah.  

 Tahapan Kerja dan Target Kinerja Tim

Dalam konteks kerjasama antar wilayah, pembentukan KPD sebagai instrumen kerjasama bidang ekonomi menurut perspektif PP 50/1979 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah; diperlukan payung hukum yang implementasinya berupa MOU antar Kepala Daerah yang menjadi tugas dan tanggung jawab Biro Kerjasama Setdaprov.

Sedangkan tataran teknis, rencana pembentukan KPD cukup dikomunikasikan dengan satker teknis masing-masing dan dituangkan dalam PKS.